Tips InfoGTK Semester Genap Valid Sesuai Kepmendikdasmen No 221/P/2025

Rilisnya Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025 menjadi perhatian besar bagi operator sekolah di seluruh Indonesia. Regulasi terbaru ini menjadi turunan langsung dari Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 yang fokus pada pemenuhan beban kerja guru. Dengan diberlakukannya aturan ini, sekolah diminta melakukan penyesuaian agar validasi InfoGTK pada semester genap Tahun Ajaran 2025–2026 dapat berjalan mulus tanpa kendala.

Bagi OPS, informasi ini bukan hanya penting, tetapi harus segera ditindaklanjuti karena berkaitan langsung dengan SKTP dan proses persiapan tunjangan profesi tahun berikutnya.

Kepmendikdasmen ini menghadirkan panduan teknis yang lebih rinci mengenai pembagian jam mengajar, tugas tambahan, hingga pemenuhan ekuivalensi jam bagi guru yang kekurangan jam tatap muka. Situasi ini membuat operator harus memastikan seluruh data Dapodik telah diinput, disinkronkan, dan dibagikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti kepala sekolah dan waka kurikulum, sebelum akhir Januari.

Berikut ulasan lengkapnya.

Latar Belakang Rilis Kepmendikdasmen 221/P/2025

Berdasarkan informasi yang beredar di kanal resmi dan diskusi antarkomunitas operator, pemerintah sedang mempersiapkan sistem pembayaran tunjangan profesi yang direncanakan dilakukan per bulan mulai tahun 2026. Walaupun masih sebatas rencana, mekanisme ini tentu memerlukan validasi data InfoGTK yang lebih presisi dan merata.

Oleh sebab itu, validasi tahap pertama untuk SKTP 2026 dijadwalkan pada minggu pertama Februari 2026. Artinya, seluruh proses penginputan data Dapodik semester genap harus tuntas sebelum akhir Januari. Agar InfoGTK para guru tidak bermasalah, pembagian beban kerja wajib disiapkan lebih awal, termasuk pembagian mata pelajaran dan penugasan tambahan.

Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025 hadir sebagai petunjuk teknis yang memperjelas bagaimana sekolah menghitung beban kerja guru agar mencapai minimal 24 jam tatap muka atau ekuivalensinya.

Inti Aturan Kepmendikdasmen 221/P/2025

Kepmendikdasmen memberi tahapan jelas mulai dari pembagian jam mengajar hingga solusi ketika guru tidak dapat memenuhi ketentuan jam minimal. Berikut penjelasannya.

Kepala Sekolah Menentukan Distribusi Pelaksanaan Pembelajaran

Pada tahap awal, kepala sekolah harus mempertimbangkan:

• Jumlah guru yang tersedia
• Struktur kurikulum dan jumlah jam tiap mata pelajaran
• Banyaknya rombongan belajar (rombel)

Dari sini, pembagian jam mengajar dilakukan agar setiap guru memperoleh jam tatap muka sesuai kebutuhan sertifikasi.

Pemberian Tugas Tambahan Utama (TTU)

Jika setelah pembagian jam tatap muka masih ada guru yang kurang jamnya, kepala sekolah wajib mendistribusikan tugas tambahan utama, seperti:

• Wakil kepala sekolah
• Ketua program keahlian (SMK)
• Kepala perpustakaan
• Kepala laboratorium
• Pembimbing khusus

Tugas tambahan ini memiliki ekuivalensi jam yang jelas dan wajib diterbitkan melalui SK.

Tugas Tambahan Lain yang Ekuivalen (TTLE)

Bagi guru yang masih tidak mencapai 24 jam setelah mendapat TTU, sekolah dapat memberikan TTLE seperti:

• Wali kelas
• Pembina OSIS
• Pembina ekstrakurikuler (minimal satu guru satu ekstra, bukti SK, dan minimal 20 peserta)
• Koordinator pengembangan kompetensi
• Pengurus PKK
• Guru piket

Kombinasi TTLE harus divariasikan agar terbaca sistem, bukan menumpuk pembina ekstra lebih dari satu kegiatan pada guru yang sama.

Guru yang Dikecualikan

Beberapa guru tetap dapat valid meskipun tidak mencapai 24 jam tatap muka, dengan kondisi:

• Guru tunggal pada mata pelajaran tertentu
• Rasio guru terpenuhi meskipun jam tidak mencukupi
• Guru pendidikan khusus atau layanan khusus
• Guru yang ditempatkan di luar negeri

Kondisi ini disebutkan secara eksplisit dalam aturan, sehingga operator tidak perlu khawatir apabila menemukan kasus seperti guru tunggal pada rombel terbatas.

Tugas Operator Sekolah: Apa Saja yang Harus Disiapkan Agar Info GTK Valid Semester Genap?

Bagi OPS, ada tiga langkah besar yang wajib dilakukan:

1. Membagikan Dokumen Resmi kepada Kepala Sekolah dan Waka Kurikulum

Operator wajib menginformasikan dua dokumen penting:

• Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025
• Kepmendikdasmen Nomor 221/P/2025 (petunjuk teknis pemenuhan beban kerja guru)

Dokumen ini perlu dipelajari kurikulum agar pembagian beban kerja dan tugas tambahan sesuai aturan terbaru.

2. Memastikan Input Data Dapodik Selesai Sebelum Akhir Januari

Yang harus dientri meliputi:

• Jam mengajar (pembelajaran)
• Tugas tambahan guru
• Data wali kelas
• Pembina ekstra (dengan SK dan jumlah anggota minimal 20)
• Kombinasi TTLE lain

Setelah input lengkap, lakukan sinkronisasi.

3. Koordinasi Intens dengan Pihak Sekolah

Operator perlu menyampaikan kepada kepala sekolah dan waka bahwa:

• SK pembagian tugas mengajar harus disusun sebelum pertengahan Januari
• Dapodik semester genap diperkirakan rilis pada Januari
• Semua pembagian jam harus merujuk Kepmendikdasmen terbaru

Semakin cepat SK disusun, semakin cepat OPS dapat mengisi pembelajaran dan tugas tambahan, sehingga validasi InfoGTK berjalan lancar.

BACA JUGA: Solusi INFO GTK Belum VALID Karena Belum Penugasan Guru WALI

Kesimpulan

Kepmendikdasmen 221/P/2025 menjadi pedoman penting dalam memastikan beban kerja guru sesuai aturan dan InfoGTK semester genap valid. Dengan rencana pembayaran tunjangan profesi per bulan yang sedang disiapkan pemerintah, validasi data menjadi semakin krusial.

Operator sekolah memegang peran strategis dalam memastikan seluruh data terisi lengkap dan sinkron sebelum akhir Januari. Mulai dari membagikan regulasi, menginput pembelajaran, membagi TTU dan TTLE, hingga memastikan SK pembagian tugas siap tepat waktu, seluruh langkah ini perlu dikerjakan sejak sekarang. Semakin cepat disiapkan, semakin aman proses validasi SKTP 2026.

Artikel ini dapat menjadi panduan lengkap bagi OPS untuk memahami apa saja yang harus dilakukan dalam menyongsong semester genap. Semoga membantu dan dapat menjadi acuan dalam menjalankan pekerjaan dengan lebih terarah dan sesuai regulasi terbaru.